TrenBisnis.co, JAKARTA — Ketergantungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap platform digital dinilai berpotensi membatasi kemandirian usaha, terutama karena pengelolaan algoritma, data pelanggan, dan distribusi visibilitas produk berada di tangan penyedia platform.
Founder dan CEO Luna Guitarworks sekaligus Kepala Bidang UMKM Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tatag Bintara Yudha menilai, perluasan akses digital belum sepenuhnya menjamin kedaulatan ekonomi pelaku UMKM. Menurutnya, digitalisasi perlu diikuti penguatan kendali pelaku usaha atas data, hubungan dengan konsumen, dan strategi pemasaran.
Mengutip artikel opini yang diterbitkan Border Journal pada 2 Mei 2026, Tatag menjelaskan bahwa platform digital telah membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa dibatasi lokasi geografis. Pemanfaatan lokapasar (marketplace), perdagangan melalui media sosial (social commerce), dan pemasaran berbasis konten juga memungkinkan pelaku usaha membangun merek dengan modal relatif terbatas.
Namun, peluang tersebut disertai tantangan struktural. Platform digital tidak hanya berperan sebagai perantara transaksi, tetapi juga menentukan visibilitas produk melalui algoritma, sistem rekomendasi, dan kebijakan internal.
Kondisi tersebut membuat keberhasilan UMKM tidak lagi hanya bergantung pada kualitas produk, harga, dan efisiensi operasional. Pelaku usaha juga dituntut memahami pola distribusi konten, waktu publikasi, tingkat interaksi pengguna, serta perubahan tren yang memengaruhi jangkauan pasar.
Tatag menilai ketergantungan terhadap mekanisme tersebut dapat mengurangi keleluasaan UMKM dalam menentukan strategi bisnis. Perubahan algoritma, kebijakan layanan, maupun model monetisasi platform berpotensi memengaruhi penjualan dan keberlangsungan usaha.
Kedaulatan Data Jadi Tantangan UMKM
Persoalan lain yang disoroti adalah ketimpangan penguasaan data. Meski UMKM memproduksi barang, membangun merek, dan melayani konsumen, data pelanggan, arus kunjungan, serta sistem rekomendasi umumnya dikelola oleh platform digital.
Akibatnya, pelaku usaha berisiko kesulitan membangun hubungan langsung dan berkelanjutan dengan konsumen. Ketergantungan terhadap platform juga dapat memperlemah posisi tawar UMKM ketika menghadapi perubahan aturan atau biaya layanan.
Menurut Tatag, persoalan ini tidak hanya menyangkut keberlangsungan bisnis individu, tetapi juga ketahanan ekonomi nasional. Ketika banyak UMKM bergantung pada sejumlah kecil platform, perubahan kebijakan atau gangguan teknis pada platform tersebut berpotensi berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi.
Dia juga menyoroti risiko terhadap inovasi dan kreativitas. Dorongan untuk mengikuti algoritma dan mengejar tingkat keterlibatan pengguna dapat membuat pelaku usaha lebih memilih meniru format konten yang populer dibandingkan mengembangkan produk dengan karakteristik yang berbeda.
Situasi tersebut menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan ekonomi kreatif, terutama jika keberhasilan bisnis semakin ditentukan oleh kemampuan menyesuaikan diri dengan mekanisme platform, bukan semata-mata keunikan produk dan kebutuhan konsumen.
Regulasi dan Infrastruktur Alternatif Dibutuhkan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Tatag mendorong peran negara yang lebih aktif dalam membangun ekosistem digital yang adil dan kompetitif. Menurutnya, kebijakan perlu mencakup penguatan tata kelola data, peningkatan transparansi algoritma, serta perlindungan kepentingan UMKM dalam ekosistem platform.
Selain regulasi, pengembangan infrastruktur digital alternatif juga dinilai penting. Pilihan tersebut dapat berupa platform digital publik, model koperasi, atau sistem hibrida yang memungkinkan UMKM berpartisipasi di pasar digital dengan ketergantungan yang lebih rendah terhadap platform dominan.
Upaya tersebut, menurut Tatag, bukan bertujuan menghilangkan platform digital yang telah berkembang, melainkan menciptakan keseimbangan dalam ekosistem sehingga manfaat digitalisasi dapat dinikmati secara lebih adil.
Dia menegaskan bahwa tantangan UMKM saat ini bukan lagi sekadar mendorong pelaku usaha masuk ke ekosistem digital. Fokus kebijakan perlu diperluas agar UMKM memiliki kemampuan mengendalikan aset digital dan membangun hubungan pasar secara mandiri.
Dengan demikian, transformasi digital diharapkan tidak hanya meningkatkan jangkauan pemasaran dan volume transaksi, tetapi juga memperkuat kemandirian serta ketahanan usaha dalam jangka panjang.
Editor : Huda | Sumber : Border Journal
