TrenBisnis.co, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor ekonomi kreatif, melalui perluasan akses pembiayaan dan digitalisasi layanan usaha.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan yang digelar di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini melibatkan Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Bali, Universitas Udayana, hingga lembaga penyalur pembiayaan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi melalui penguatan akses pembiayaan, kemitraan usaha, pelatihan, hingga legalitas usaha.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026. Dari jumlah tersebut, Rp10 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
“Pemerintah ingin memastikan kreativitas, inovasi, merek, desain, dan karya intelektual UMKM tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat menjadi basis pembiayaan,” ujar Maman dalam keterangannya.
Dia menjelaskan, penguatan pembiayaan berbasis HKI diharapkan mampu membuka akses modal lebih luas bagi pelaku usaha kreatif yang selama ini terkendala agunan konvensional.
Selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat kemitraan antara UMKM dan usaha besar. Salah satu kebijakan yang didorong yakni pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang atau listing fee bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 95.
Maman menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif sekaligus memperluas akses pasar bagi produk UMKM nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat program pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator wirausaha sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 135.
Program ini diarahkan untuk mengembangkan wirausaha berbasis komoditas unggulan dan teknologi tinggi agar lebih inovatif dan kompetitif.
Pemerintah turut mempercepat proses formalisasi usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi HKI, hingga Perseroan Perorangan guna memperkuat legalitas dan perlindungan usaha UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, Maman juga memperkenalkan platform SAPA UMKM yang dirancang sebagai layanan terpadu satu pintu bagi pelaku UMKM di Indonesia.
Melalui platform tersebut, pelaku usaha nantinya dapat mengakses layanan pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan pembukuan dan keuangan dalam satu sistem terintegrasi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Menurutnya, penguatan sektor UMKM membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan agar pelayanan terhadap pelaku usaha semakin optimal dan berbasis data.
“UMKM dan ekonomi kreatif harus terus tumbuh dengan kemampuan riset, inovasi, dan daya saing yang semakin kuat,” ujarnya.
Senada, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyebut kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif menjadi bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam memperluas akses pembiayaan UMKM kreatif.
Dia mengungkapkan pembiayaan yang disalurkan dalam kegiatan tersebut telah menjangkau 13 subsektor ekonomi kreatif dari total 21 subsektor yang ada, dengan nominal pembiayaan mulai dari puluhan juta rupiah hingga Rp500 juta.
“Sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM kreatif yang lebih inklusif,” kata Riefky.
Editor ; Huda
