Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Ekonomi BisnisUMKM

Indonesia Dorong Pembiayaan Inklusif UMKM di Forum APEC

×

Indonesia Dorong Pembiayaan Inklusif UMKM di Forum APEC

Sebarkan artikel ini

TrenBisnis.co, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan dan perluasan akses pembiayaan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan komitmen tersebut dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC atau 32nd APEC SME Ministerial Meeting di Guangzhou, China, Jumat (4/9/2026).

Maman mengatakan partisipasi Indonesia dalam forum APEC menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik kebijakan terkait pengembangan UMKM dengan negara-negara anggota.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak cukup diukur dari besarnya dana yang disalurkan. Pembiayaan juga harus mampu meningkatkan kapasitas UMKM agar tumbuh, lebih resilien, dan naik kelas.

“Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu membuat UMKM tumbuh, semakin resilien, dan naik ke tingkat pengembangan yang lebih tinggi,” kata Maman dalam keterangan resmi, Senin (7/9/2026).

Salah satu instrumen yang terus diperkuat pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM.

Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, porsi KUR yang disalurkan ke sektor produktif mencapai 60,5%. Pembiayaan tersebut antara lain mengalir ke sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur.

Maman menilai peningkatan porsi pembiayaan produktif menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Penyaluran KUR 2026 Capai Rp201 Triliun

Penguatan pembiayaan UMKM berlanjut pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur.

Menariknya, sebanyak 51% penyaluran KUR tersebut diterima oleh wirausaha perempuan. Angka ini menunjukkan semakin besarnya peran perempuan dalam aktivitas kewirausahaan dan penerima manfaat pembiayaan UMKM.

Selain KUR, pemerintah juga melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) untuk meningkatkan keterjangkauan pembiayaan bagi perempuan.

Maman mengatakan tingkat pembiayaan Mekaar ditargetkan turun dari sekitar 20%–25% menjadi 8% mulai tahun ini.

“Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20–25% menjadi 8% mulai tahun ini,” ujarnya.

Target 10 Juta Wirausaha

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui program PRO-KESRA Produktif. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menciptakan wirausaha baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memperkuat ekosistem pendukungnya.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencapai target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Indonesia juga membawa praktik pengembangan ekosistem kewirausahaan ke forum APEC melalui penguatan kebijakan dan program inkubasi usaha.

Pemerintah menilai pengembangan kewirausahaan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan jumlah pelaku usaha. Wirausaha juga perlu memiliki kapasitas untuk mengembangkan bisnis, naik kelas, dan membangun usaha yang berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi tersebut menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan lembaga serta menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia sebesar 8% pada 2045.

Integrasi ekosistem tersebut turut dilakukan melalui SAPA UMKM. Platform ini menghubungkan pendataan UMKM, akses terhadap program pemerintah, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara terpadu.

Maman mengatakan berbagai kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat UMKM di dalam negeri, tetapi juga mendukung agenda APEC dalam membangun UMKM yang inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta mampu terhubung dengan pasar regional dan global.

Editor : Huda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *