TrenBisnis.co, TERNATE — Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong seluruh lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di kawasan Indonesia Timur.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat tingkat penetrasi pembiayaan formal di wilayah tersebut masih relatif rendah dibandingkan potensi jumlah pelaku usaha.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara, Jumat (26/6/2026), Helvi mengatakan sebagian besar provinsi di kawasan timur masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan jumlah debitur KUR.
“Hampir seluruh provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki jumlah debitur yang masih relatif kecil dibandingkan total populasi UMKM. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan pembiayaan formal,” ujar Helvi.
Data pemerintah menunjukkan Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran KUR terbesar di Indonesia Timur, yakni mencapai Rp8,18 triliun.
Posisi berikutnya ditempati Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun. Adapun penyaluran KUR di Maluku Utara tercatat sebesar Rp315 miliar.
Secara keseluruhan, penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun kepada 255.979 debitur UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 24.000 merupakan debitur baru, sedangkan 18.000 lainnya telah naik kelas atau menjadi debitur graduasi.
Menurut Helvi, kualitas penyaluran KUR di kawasan tersebut juga menunjukkan perbaikan. Porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor produksi telah mencapai 68,2%, melampaui target nasional sebesar 65%.
“Capaian ini menunjukkan pembiayaan semakin diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing usaha, sekaligus membuka lapangan kerja,” katanya.
Meski demikian, Helvi menilai masih diperlukan peningkatan kinerja penyalur KUR. Dari 10 lembaga penyalur di kawasan Indonesia Timur, baru dua yang berhasil memenuhi target penyaluran ke sektor produksi minimal 65%, yakni BRI dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Karena itu, pemerintah mendorong seluruh lembaga penyalur lebih agresif membiayai UMKM di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, hingga ekonomi kreatif yang dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kawasan.
Di sisi kebijakan, pemerintah juga telah menyempurnakan aturan pelaksanaan KUR melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026. Salah satu perubahan penting ialah diperbolehkannya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi agunan tambahan dalam pengajuan KUR.
Selain itu, pelaku UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor tetap dapat memperoleh fasilitas KUR dengan suku bunga efektif 6% tanpa dibatasi frekuensi akad maupun akumulasi pinjaman.
“Pengusaha UMKM di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor dapat mengakses KUR lebih dari satu kali dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen. Kebijakan ini diharapkan semakin mendorong ekspansi usaha dan memperkuat daya saing UMKM,” ujar Helvi.
Secara nasional, hingga 25 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau sekitar 49,3% dari target Rp290 triliun pada tahun ini. Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur, termasuk 1,1 juta debitur baru dan 511.000 debitur graduasi. Sementara itu, porsi pembiayaan ke sektor produksi mencapai 64,1%.
Helvi berharap kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyalur, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mempercepat pencapaian target nasional KUR 2026, sekaligus memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi UMKM di Indonesia Timur.
Editor : Huda
