Kementerian UMKM Dorong Kelompok Tani Jagung Perkuat Skala Usaha Lewat Akses KUR

TrenBisnis.co, JEMBER — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong petani jagung membangun skala ekonomi melalui penguatan kelembagaan usaha secara berkelompok. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, hingga kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan afirmatif, salah satunya melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses petani, termasuk plafon pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Riza saat menghadiri kegiatan tanam perdana jagung kemitraan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (21/7/2026).

Menurut Riza, sektor pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Namun, keberhasilan meningkatkan produksi pangan harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama di sektor tersebut.

“Produksi pangan akan berjalan baik dan berkelanjutan apabila petaninya sejahtera. Karena itu, berbagai kebijakan afirmatif pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani,” ujarnya.

Dia menjelaskan KUR menjadi instrumen pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani. Selain memperoleh subsidi bunga, petani dapat mengakses pembiayaan hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan sesuai aturan yang berlaku.

Riza menegaskan pemerintah tidak mentoleransi adanya penyalur KUR yang masih meminta agunan tambahan untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengawasan serta sanksi bagi penyalur yang melanggar ketentuan tersebut.

“KUR merupakan instrumen afirmasi pemerintah untuk membantu petani mengembangkan usahanya. Pembiayaan hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Apabila masih ditemukan adanya permintaan agunan tambahan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pemerintah,” katanya.

Selain itu, KUR juga menawarkan pola pembayaran yang disesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian melalui skema pembayaran setelah panen (yarnen). Skema tersebut memungkinkan petani membayar cicilan setelah masa panen sehingga arus kas selama masa tanam tetap terjaga.

Lebih lanjut, Riza menilai tantangan utama sektor pertanian di Indonesia masih berasal dari kecilnya skala usaha yang dikelola sebagian besar petani. Karena itu, Kementerian UMKM mendorong penguatan kelembagaan melalui kelompok tani agar tercipta efisiensi biaya produksi dan peningkatan daya tawar di pasar.

Menurutnya, pengelolaan secara berkelompok memungkinkan petani melakukan pembelian benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya secara bersama sehingga lebih efisien. Di sisi lain, volume produksi yang lebih besar juga akan meningkatkan posisi tawar petani dalam menentukan harga jual hasil panen.

Kementerian UMKM optimistis sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan akan mempercepat lahirnya petani yang lebih produktif, berdaya saing, dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional.

Editor : Huda