Kementerian Hak Asasi Manusia Gandeng Pers Bangun Peradaban HAM di Indonesia

TrenBisnis.co. Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia resmi meluncurkan inisiatif untuk memperkuat peran pers dalam ekosistem Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia melalui program launching “Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM.” pada Rabu (11/3/2026) di Jakarta.

Peran media dianggap sangat penting dalam membentuk sinergi mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi HAM. Sinergi ini mencakup berbagai langkah strategis, mulai dari kelas peningkatan kapasitas HAM bagi jurnalis, fasilitasi produksi karya jurnalistik, hingga kompetisi dan pemberian penghargaan bagi media yang konsisten mengangkat isu-isu hak asasi manusia.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa media memiliki posisi penting dalam membangun kesadaran publik terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

“Media adalah pilar strategis dalam membangun peradaban HAM. Tanpa keterlibatan komunitas pers, upaya pembangunan di bidang sipil, politik, ekonomi, hingga budaya akan sulit tersampaikan kepada masyarakat secara efektif,” ujar Pigai saat acara Kick Off Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM di Jakarta.

Baca Juga : Kementerian UMKM dan Kemendag Berkomitmen Perkuat Pelindungan UMKM

Pigai menjelaskan, melalui program Kelas HAM, pemerintah ingin memperkuat perspektif hak asasi manusia dalam pemberitaan. Dengan begitu, karya jurnalistik yang dihasilkan tidak hanya informatif, tetapi juga mampu mendorong kesadaran dan perlindungan HAM di tengah masyarakat.
“Kami akan membuka kelas khusus HAM untuk seluruh jurnalis di Indonesia agar pemberitaan memiliki perspektif HAM yang kuat,” kata Pigai.

Selain pelatihan, kementerian juga menyiapkan stimulus berupa fasilitasi produksi, kompetisi, serta anugerah karya jurnalistik bagi jurnalis yang konsisten menyuarakan penderitaan masyarakat dan mendorong penegakan keadilan.

Industri Media dan Tantangan Media Sosial

Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyoroti kondisi industri media arus utama yang semakin tertekan akibat penetrasi media sosial. Ia menyebut pemerintah akan membuka dialog dengan Dewan Pers untuk merumuskan kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan bisnis media konvensional.

Menurutnya, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengkaji kemungkinan regulasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan turunan, untuk memastikan ekosistem pers tetap sehat.

“Nanti peraturan pemerintah dan peraturan menteri juga bisa kita hadirkan untuk menjaga supaya pers tetap terjaga, terutama yang konvensional, agar tidak tergerus oleh penetrasi media sosial,” ujar Pigai.

Baca Juga : Menteri Ekraf Gandeng HIPPI Perkuat Komersialisasi Produk Kreatif Nasional

Jurnalis Disebut Pembela HAM

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut jurnalis sejatinya merupakan human rights defenders atau pembela hak asasi manusia.

Menurut Nezar, peran jurnalis sebagai watchdog yang mengawasi jalannya kekuasaan serta melaporkan pelanggaran hak warga negara merupakan kontribusi nyata bagi demokrasi.

“Tugas wartawan adalah mewartakan pelanggaran-pelanggaran HAM dan mengawasi jalannya kekuasaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, media juga berperan dalam mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM.

Di tengah maraknya fenomena disinformasi dan rekayasa opini (social engineering) di media sosial, Nezar menekankan pentingnya jurnalisme berkualitas yang mengedepankan prinsip verifikasi dan akurasi.

“Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil. Di sinilah peran media arus utama menjadi krusial untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi informasi,” pungkas Nezar. (Hd)