Industri Animasi RI Tembus Rp798 Miliar, Menteri Ekraf Sebut Jadi Mesin Ekonomi Baru

TrenBisnis.co, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menilai industri animasi nasional mulai berkembang menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru seiring lonjakan pendapatan animasi berbasis intellectual property (IP) lokal dalam satu dekade terakhir.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pendapatan industri animasi berbasis karya orisinal meningkat 279,53% pada 2025 dibandingkan dengan 2015. Pertumbuhan tersebut bahkan disebut melampaui pendapatan dari layanan animasi berbasis jasa ekspor.

“Industri animasi merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Riefky saat peluncuran Indonesia Animation Report 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Berdasarkan Indonesia Animation Report 2026 yang disusun bersama Asosiasi Industri Animasi Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Universitas Dian Nuswantoro, nilai industri animasi nasional mencapai Rp798,15 miliar pada 2025.

Nilai tersebut meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 12,86%.

Laporan itu memetakan 262 studio animasi dengan total 3.448 tenaga kerja. Saat ini terdapat 308 karya animasi orisinal aktif yang telah diproduksi dan didistribusikan ke berbagai platform global.

Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi Indonesia, Daryl Wilson, mengatakan sektor jasa animasi selama ini memiliki kontribusi ekonomi besar, namun belum sepenuhnya tercatat optimal dalam kerangka ekonomi nasional.

Menurut dia, data pemetaan industri juga menunjukkan studio animasi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, meskipun potensi sumber daya manusia kreatif tersebar di berbagai daerah.

“Data ini sangat dibutuhkan untuk menyusun strategi pengembangan industri ke depan, termasuk penyusunan program pemerintah yang lebih tepat sasaran di daerah,” katanya.

Meski tumbuh signifikan, industri animasi nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari keterbatasan pembiayaan untuk ekspansi global, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang belum optimal, hingga dominasi tenaga kerja freelance dan kontrak.

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional, Aulia Hadi, mengatakan laporan tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya memetakan industri animasi nasional secara komprehensif.

Salah satu rekomendasi utama dalam laporan tersebut ialah penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat end-to-end dan kolaboratif untuk memperkuat ekosistem industri animasi nasional.

Sementara itu, Rektor Universitas Dian Nuswantoro, Pulung Nurtantio Andono, menyebut industri animasi Indonesia kini tidak lagi hanya berbicara soal produksi, tetapi juga kepemilikan gagasan dan kekayaan intelektual.

Adapun laporan tersebut merekomendasikan lima paket kebijakan strategis, antara lain reformasi pembiayaan berbasis IP, percepatan perlindungan HKI, penguatan distribusi global, pengembangan talenta, dan pembangunan infrastruktur industri animasi.

Dengan implementasi kebijakan tersebut, industri animasi Indonesia diproyeksikan mampu menembus nilai Rp1 triliun pada 2030 sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif di Asia Tenggara.

Editor : Huda

redaksi