Rasio Kewirausahaan Nasional 2025 Lampaui Target, Capai 3,29 Persen
TrenBisnis.co. Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhasil melampaui target rasio kewirausahaan nasional pada 2025. Capaian rasio kewirausahaan tercatat sebesar 3,29 persen, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,10 persen.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, mengatakan target rasio kewirausahaan nasional 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian UMKM.
“Capaian ini sejalan dengan Asta Cita ketiga dalam mendorong kewirausahaan nasional dan menjadi bukti bahwa UMKM Indonesia terus naik kelas,” ujar Siti Azizah di Jakarta, Senin (15/12).
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut didorong oleh berbagai program strategis, salah satunya penguatan Entrepreneur Hub (E-Hub) Terpadu sebagai ekosistem pembinaan kewirausahaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kementerian UMKM Percepat Penyaluran KUR 2025 untuk Perkuat Daya Saing UMKM
Selain meningkatkan rasio kewirausahaan, E-Hub Terpadu juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Hingga November 2025, total penerima manfaat program E-Hub Terpadu mencapai 7.980 wirausaha yang tersebar di 10 provinsi. Sementara itu, sebanyak 14.084 wirausaha telah terhubung dalam ekosistem E-Hub.
Memasuki 2026, Kementerian UMKM akan memfokuskan penguatan ekosistem E-Hub melalui integrasi ke dalam superapps SAPA UMKM guna memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing wirausaha nasional.
Baca Juga : Kementerian UMKM Gandeng ADKASI Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah
Menurut Siti Azizah, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing wirausaha di tengah dinamika ekonomi global.
“Adaptasi terhadap teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi wirausaha untuk memenangkan persaingan,” katanya.
Selain itu, program pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan (JFPKWU) juga menjadi prioritas pada 2026 sebagai upaya memperkuat fasilitator inkubasi dan pendampingan wirausaha yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (*)
Editor : Huda
