Libur Lebaran 2026, Okupansi Hotel di Yogyakarta Mengalami Tekanan di Tengah Persaingan Akomodasi

TrenBisnis.co, Yogyakarta – Momentum libur Idul Fitri 2026 yang biasanya menjadi periode puncak (peak season) bagi industri perhotelan di Yogyakarta, tahun ini menunjukkan dinamika yang berbeda. Tingkat hunian (okupansi) hotel di sejumlah wilayah dilaporkan tidak setinggi ekspektasi, meskipun arus wisatawan tetap meningkat selama periode liburan.

Secara umum, okupansi hotel di Yogyakarta selama libur Lebaran 2026 berada pada kisaran 60%–75%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat menembus angka di atas 80% bahkan hingga full occupancy. Penurunan ini menjadi sinyal adanya tekanan struktural dalam industri hospitality di kota destinasi wisata unggulan tersebut.

Thomas Matantu, CEO Natta Hospitality Management, menyoroti bahwa perkembangan industri hospitality di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, berlangsung sangat pesat namun tidak selalu diimbangi dengan pertumbuhan pasar yang sehat.

Baca Juga : HAM Gandeng Stakeholder Gelar Santunan dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Menurutnya, Yogyakarta sebagai destinasi wisata unggulan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pertumbuhan jumlah hotel sangat signifikan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah wisatawan secara seimbang. Hal ini menciptakan tekanan tersendiri bagi pelaku industri.

Salah satu faktor utama adalah kurangnya peran proaktif pemerintah dalam promosi. “Promosi masih bersifat mengikuti, bukan menjadi leader. Pelaku hospitality seringkali harus menggerakkan pasar terlebih dahulu, baru kemudian diikuti pihak terkait,” jelasnya pada acara bersama media di Jakarta (13/3/2026).

Selain itu, kendala juga muncul dari sisi regulasi dan perizinan yang dinilai lambat. Kondisi ini diperparah oleh penurunan signifikan kegiatan pemerintahan sebagai sumber okupansi hotel. Jika sebelumnya kontribusi kegiatan pemerintah bisa mencapai 40–60%, kini hanya sekitar 10% akibat efisiensi anggaran.

Baca Juga : Properti Jakarta–Surabaya Masih Selektif di 2025, Colliers Prediksi Pemulihan 2026

Dampaknya terasa pada okupansi weekday yang sebelumnya ditopang oleh kegiatan pemerintah dan korporasi. Ketika kontribusi tersebut menurun, tingkat hunian hotel ikut terdampak.

Dalam menghadapi kondisi ini, Natta Hospitality Management mengambil pendekatan berbeda. Perusahaan tidak hanya fokus pada pengelolaan dan pembangunan hotel, tetapi juga menciptakan pengalaman (experience) yang lebih menarik bagi konsumen, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Secara bisnis, perusahaan saat ini mengelola sekitar 10 hotel tiga diantaranya masih dalam tahap pembangunan dengan total 176 kamar yang tersebar di Yogyakarta, dengan segmen bintang 2 hingga bintang 4. Meski secara resmi baru berdiri satu tahun, operasional bisnisnya telah berjalan selama tiga tahun.

Thomas juga melihat perubahan tren pasar, di mana hotel kini menghadapi persaingan ketat dari vila dan homestay. Dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan okupansi hotel hingga sekitar 30% pada periode tertentu, bahkan mencapai 40% saat momen besar seperti Idul Fitri dan libur akhir tahun.

Wisatawan cenderung memilih vila karena menawarkan fleksibilitas dan nilai ekonomis yang lebih baik, terutama untuk perjalanan keluarga atau kelompok. Dengan harga yang relatif setara, mereka bisa mendapatkan satu unit rumah dibandingkan beberapa kamar hotel.

Di sisi lain, harga kamar hotel di Yogyakarta cenderung meningkat saat peak season, bahkan bisa naik hingga dua kali lipat. Ditambah dengan pengaruh platform online berbasis algoritma yang membuat harga semakin dinamis, kondisi ini semakin mendorong wisatawan beralih ke alternatif akomodasi lain.

Baca Juga : KAI Daop 6 Yogyakarta Kerahkan 730 Personil Pengamanan Lebaran

Fenomena lain yang menjadi perhatian adalah maraknya pembangunan vila dan homestay oleh investor luar daerah, terutama dari Jakarta. Banyak properti, bahkan yang awalnya bukan untuk bisnis penginapan, dialihfungsikan menjadi akomodasi sewa tanpa pengelolaan dan perizinan yang optimal.

Terkait hal ini, pelaku industri telah melakukan audiensi dengan pemerintah daerah hingga berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Dalam Rapat Kerja Nasional PHRI di Semarang yang turut dihadiri Menteri Pariwisata, muncul rekomendasi untuk melakukan inspeksi (sidak) dan penertiban perizinan.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih belum berjalan efektif. “Kami sebagai pelaku usaha tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sidak. Seharusnya ini menjadi tugas pemerintah daerah, namun hingga kini belum berjalan optimal. Ini yang menjadi dilema bagi kami,” tutupnya. (*)

Editor : Huda

Photo : Natta Hospitality Management