DPR Apresiasi Kinerja KemenUMKM, Realisasi KUR Tembus Target

TrenBisnis.co, Jakarta — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi kinerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang 2025, terutama dalam mendorong pembiayaan produktif bagi pelaku usaha.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai kinerja Kementerian UMKM secara umum menunjukkan capaian positif. Salah satu yang menjadi sorotan adalah realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi yang berhasil melampaui target 60 persen.

“Secara umum, Komisi VII mengapresiasi kinerja Kementerian UMKM sepanjang 2025. Capaian yang menggembirakan sekaligus bersejarah adalah realisasi KUR sektor produksi yang melampaui target 60 persen,” ujar Lamhot dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen kementeriannya dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penguatan kolaborasi lintas sektor dan penghapusan ego sektoral dalam pelaksanaan program.

“Kementerian UMKM tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, kami mengedepankan kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor swasta,” ujar Maman.

Salah satu bentuk konkret kolaborasi tersebut adalah pengembangan Holding UMKM Klaster Olahraga. Program ini melibatkan sejumlah kementerian serta pelaku industri olahraga nasional.

Pada Desember 2025, Kementerian UMKM menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pengembangan program tersebut. Sebagai proyek percontohan, sebanyak 20 stadion akan dikelola oleh 20 klub sepak bola dengan melibatkan UMKM sebagai bagian dari ekosistem bisnisnya.

Selain itu, Kementerian UMKM juga memperluas keterlibatan pelaku usaha kecil dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, program tersebut telah melibatkan 18.614 UMKM sebagai pemasok dan menyerap sekitar 2,25 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

“Setiap program pemerintah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja,” kata Maman.

Di sisi lain, Kementerian UMKM turut berperan dalam pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Klinik UMKM Bangkit yang difokuskan pada pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Menurut Maman, proses pemulihan ekonomi pascabencana diperkirakan memerlukan waktu satu hingga dua tahun. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya membangun ekosistem usaha yang terukur dan berkelanjutan sekaligus mencegah ketimpangan pemulihan antarwilayah.

Dari sisi tata kelola, kinerja Kementerian UMKM juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai survei penilaian integritas kementerian meningkat menjadi 80,43 dengan predikat terjaga.

Selain itu, laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan indeks pelayanan publik masuk kategori A.

Menatap 2026, Kementerian UMKM akan memfokuskan kebijakan dan anggaran pada delapan program strategis, yakni Sapa UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, peningkatan keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis, Kemitraan dan Hilirisasi, Perluasan Akses Pembiayaan, Entrepreneur Hub, serta Transformasi Usaha.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah menargetkan UMKM tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemandirian ekonomi. (*)

Editor : Huda

redaksi