Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Ekonomi BisnisUMKM

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

×

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

Sebarkan artikel ini

TrenBisnis.co, TARAKAN – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memfasilitasi legalitas dan sertifikasi usaha bagi 1.000 pengusaha mikro di Tarakan, Kalimantan Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pelaku usaha informal masuk ke sektor formal sekaligus memperluas akses pembiayaan dan pasar.

Fasilitasi tersebut dilakukan melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di Tarakan, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan terpadu, mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, izin edar, hingga akses permodalan dan bantuan hukum.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan festival tersebut dirancang untuk mendekatkan layanan pemberdayaan kepada pengusaha mikro, terutama di daerah yang membutuhkan pendampingan legalitas dan pengembangan usaha.

“Kehadiran festival di Tarakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendekatkan berbagai layanan dan fasilitas pengembangan usaha kepada masyarakat,” ujar Helvi.

Menurutnya, kelengkapan legalitas dan standardisasi produk menjadi modal penting bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta membuka peluang kemitraan dengan pelaku industri yang lebih besar.

Baca Juga :  Sinergi Tiga Kementerian Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif Jadi Motor Ekonomi Rakyat

Sepanjang 2025–2026, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro telah menyediakan sekitar 25 jenis layanan legalitas, standardisasi, sertifikasi usaha, bantuan hukum, dan permodalan. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 14.000 pengusaha mikro di 19 provinsi.

Kementerian UMKM juga akan melanjutkan penyelenggaraan festival di sejumlah provinsi hingga akhir 2026. Adapun pengusaha mikro yang membutuhkan pendampingan legalitas dan sertifikasi dapat mengakses layanan secara daring melalui platform SAPA UMKM.

Dalam festival di Tarakan, sejumlah pengusaha mikro menerima berbagai fasilitas, antara lain NIB, Sertifikat Halal, Sertifikat Merek, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikat perseroan perorangan, hingga izin edar BPOM.

Selain legalitas, pemerintah juga memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal usaha, perlindungan asuransi, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta bantuan perumahan.

Festival tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan mitra, di antaranya BPJPH, Kementerian Hukum, BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bank Sumut, serta Jamkrindo. Para peserta dapat berkonsultasi langsung mengenai kebutuhan legalitas, standardisasi, perlindungan, dan pemasaran usaha.

Baca Juga :  IKA Unpad Dorong Percepatan Ekonomi Hijau Lewat Forum Lintas Sektor

Dalam kesempatan yang sama, Helvi mendampingi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan penyerahan ambulans dari BRI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap akses pembiayaan usaha sekaligus fasilitas kesehatan masyarakat.

Helvi menegaskan keberlanjutan pendampingan menjadi faktor penting agar manfaat festival tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan melanjutkan layanan sesuai kebutuhan pengusaha mikro di wilayah masing-masing.

“Fasilitasi layanan pendampingan yang terintegrasi memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem usaha semakin kuat,” katanya.

Kementerian UMKM berharap perluasan akses legalitas dan sertifikasi dapat mendorong lebih banyak pengusaha mikro meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat kualitas produk, serta terhubung dengan rantai pasok industri besar.

Dengan demikian, pengusaha mikro di daerah diharapkan tidak hanya memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Editor : Huda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *