Pergantian Menkeu Jadi Sorotan Pasar, Mirae Asset Tekankan Kredibilitas Fiskal

Di pasar Surat Berharga Negara (SBN), koordinasi kebijakan menjadi penting untuk menjaga kenaikan yield berlangsung secara gradual. Rully mengingatkan perubahan persepsi investor terhadap kredibilitas kebijakan atau rating Indonesia dapat memicu repricing yang lebih tajam.

“Yang perlu diwaspadai adalah apabila terjadi perubahan persepsi terhadap kredibilitas kebijakan atau rating, karena itu bisa menghasilkan repricing yang lebih tajam,” jelasnya.

Saham Komoditas Tak Bergerak Seragam

Di tengah perubahan kebijakan domestik, peluang investasi pada sektor komoditas juga dinilai semakin bergantung pada dampak spesifik kebijakan pemerintah terhadap masing-masing emiten.

Senior Research Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Fauzan Luthfi Djamal mengatakan, kebijakan komoditas saat ini akan memengaruhi sejumlah aspek, mulai dari produksi, pricing, export flows hingga penerimaan negara.

Fauzan menilai pelonggaran Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tidak serta-merta menjadi katalis positif bagi seluruh emiten sektor tersebut. Kebijakan itu lebih tepat dipandang sebagai dispersion event karena dampaknya terhadap tambahan volume produksi berbeda antarperusahaan.

Sementara di sektor nikel, keterbatasan pasokan bijih atau ore justru dapat memperkuat posisi perusahaan tambang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan bargaining power perusahaan tambang sekaligus menekan margin perusahaan pengolah atau converter akibat kenaikan biaya bahan baku.

“Pelonggaran RKAB lebih tepat dilihat sebagai dispersion event, bukan sector-wide reset. Di nikel, tightness di sisi ore juga membuat posisi perusahaan tambang menjadi lebih kuat karena bargaining power meningkat, sementara beberapa perusahaan converter menghadapi risiko kenaikan biaya feedstock,” ujar Fauzan.

Dengan kondisi tersebut, investor dinilai perlu melihat fundamental dan posisi masing-masing emiten, bukan hanya mengikuti pergerakan harga komoditas.

Selain kebijakan produksi dan ekspor, rencana penerapan Commodity Exchange mulai 1 Januari 2027 juga menjadi perhatian. Bursa komoditas tersebut berpotensi meningkatkan price discovery sekaligus membentuk referensi harga komoditas domestik.

Meski demikian, Fauzan menilai dampaknya terhadap pricing power Indonesia masih akan bergantung pada tingkat likuiditas bursa dan sejauh mana harga domestik diterima pelaku pasar sebagai benchmark.

“Commodity Exchange berpotensi menjadi langkah penting untuk meningkatkan price discovery di dalam negeri. Namun, dampaknya terhadap pricing power Indonesia akan sangat bergantung pada likuiditas bursa dan seberapa besar pelaku pasar menggunakan harga domestik tersebut sebagai benchmark,” jelasnya.

Menurut Fauzan, peluang di sektor komoditas akan lebih menarik pada emiten yang memiliki faktor scarcity, pricing power, serta posisi strategis dalam rantai pasok.

Dengan demikian, kenaikan harga komoditas tidak otomatis membuat seluruh saham di sektor tersebut bergerak searah.

“Tidak semua saham komoditas akan bergerak dengan arah yang sama meskipun harga komoditasnya naik,” tutup Fauzan.

Editor: Huda