Penyaluran KUR Tembus Rp262,4 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan Produktif

TrenBisnis.co, BALI — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp262,4 triliun hingga 26 Oktober 2026 dengan menjangkau lebih dari 4 juta debitur. Pemerintah terus mendorong pembiayaan tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mempercepat kenaikan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, KUR menjadi instrumen strategis pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis.

“Keberhasilan program pembiayaan pemerintah harus dilihat dari seberapa besar manfaatnya bagi pengusaha UMKM, terutama dalam meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja,” kata Maman dalam International Fora for Kredit Program Pemerintah di Bali, Kamis (29/10/2026).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, dari total realisasi penyaluran KUR tersebut, sekitar 1,62 juta debitur merupakan debitur baru atau mencapai 118% dari target. Sementara itu, jumlah debitur yang telah naik kelas atau mengalami graduasi mencapai sekitar 706.000, setara dengan 64% dari target.

Menurut Maman, capaian tersebut menunjukkan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM terus berjalan. Namun, penyaluran kredit perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha agar pembiayaan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Saat ini, terdapat sekitar 57 juta unit UMKM atau 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sektor tersebut berkontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.

Meski demikian, akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan masih terbatas. Hingga Juni 2026, porsi kredit UMKM tercatat sekitar 16,7% dari total kredit perbankan nasional. Angka tersebut masih di bawah target pemerintah sebesar 25% pada 2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Maman menjelaskan, keterbatasan akses pembiayaan antara lain dipengaruhi oleh belum memadainya pencatatan keuangan, legalitas usaha, dan literasi keuangan sebagian pelaku UMKM. Di sisi lain, lembaga pembiayaan menghadapi tantangan dalam memperoleh data usaha yang akurat dan menilai kelayakan calon debitur.

Karena itu, pemerintah menilai penambahan plafon atau ketersediaan kredit perlu diimbangi dengan pendampingan usaha. Langkah tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM memanfaatkan pembiayaan secara optimal sekaligus meningkatkan kemampuan mereka mengakses sumber pendanaan yang lebih luas.

Pemerintah Bangun Ekosistem Pembiayaan Berjenjang

Untuk memperluas akses modal, pemerintah mengembangkan ekosistem pembiayaan berjenjang, mulai dari pembiayaan ultra mikro melalui PNM Mekaar dan program UMi, kemudian KUR, hingga pembiayaan komersial bagi UMKM yang telah memiliki kapasitas dan kelayakan usaha memadai.

Pemerintah juga memberikan perhatian pada pemberdayaan ekonomi perempuan dari keluarga prasejahtera melalui skema Kredit Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera (KPPS). Program tersebut menyediakan pembiayaan dengan plafon hingga Rp15 juta per penerima, suku bunga tetap sebesar 8% per tahun, serta tanpa persyaratan agunan tambahan.

Selain pembiayaan, Kementerian UMKM mengintegrasikan layanan pemberdayaan melalui platform SAPA UMKM. Platform ini menghubungkan kebutuhan legalitas, sertifikasi, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, pembiayaan, hingga akses pasar dalam satu pintu layanan.

Pendampingan juga dilakukan melalui program LAKSMI yang menyasar pengusaha mikro perempuan serta Bursa Wirausaha Unggulan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan membuka akses terhadap peluang pembiayaan maupun kemitraan usaha.

Maman menegaskan, kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membangun sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap perluasan akses modal dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas produksi, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga semakin banyak UMKM mampu naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Editor : Huda