Pembentukan APPMBGI Tegaskan Independensi, Perkuat Tata Kelola dan Rantai Pasok Program MBG

TrenBisnis.co, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menggelar APPMBGI National Summit 2026 pada 25 – 26 April 2026 di Jakarta.

APPMBGI menuntaskan pembentukan kepengurusan di seluruh 38 provinsi dalam waktu sekitar tiga bulan. Langkah ini dinilai memperkuat pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.

Peran APPMBGI dibentuk sebagai organisasi independen dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, keamanan rantai pasok, dan kemitraan antarpelaku usaha.

Ketua Umum APPMBGI Abdul Rifairas menyatakan forum APPMBGI Summit 2026 bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pelaksanaan program MBG di seluruh daerah.

“Forum ini menjadi momentum memperkuat tata kelola, menjamin keamanan rantai pasok, serta membangun kemitraan agar program MBG berjalan optimal di seluruh pelosok negeri,” ujarnya.

Ia menegaskan, meskipun berada dalam satu visi dengan pemerintah, APPMBGI tidak memiliki keterkaitan struktural dengan badan usaha milik negara maupun Badan Gizi Indonesia (BGI).

Organisasi ini berdiri sebagai lembaga non-profit yang tumbuh dari inisiatif kolektif para pelaku usaha dapur.

Menurutnya, APPMBGI hadir untuk menciptakan solidaritas sekaligus keseragaman standar kualitas di antara pengusaha dapur MBG. Fokus utama organisasi meliputi penguatan rantai pasok, edukasi, hingga advokasi bagi pelaku usaha di daerah.

“APPMBGI menjadi wadah kolaborasi antar pengusaha untuk mengatasi tantangan rantai pasok, sekaligus memperjuangkan standar pengelolaan dapur yang terintegrasi dan berkualitas,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan sikap independen asosiasi juga tercermin dari komitmen tidak menerima fasilitas pemerintah, termasuk program bantuan seperti motor listrik. Langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas organisasi.

APPMBGI juga berperan dalam melakukan supervisi, edukasi, serta sosialisasi regulasi kepada anggotanya, termasuk mendorong penerapan standar dan sertifikasi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Di sisi lain, asosiasi tetap membuka ruang kritik konstruktif terhadap pelaksanaan program MBG. Hal ini dinilai penting mengingat program tersebut masih dalam tahap awal implementasi.

“Sebagai organisasi independen, kami tetap mendukung kebijakan nasional, sekaligus memberikan masukan untuk perbaikan di lapangan,” ujar Abdul.

Melalui penguatan sinergi antar pelaku usaha, APPMBGI optimistis dapat berkontribusi dalam menyukseskan program MBG sebagai bagian dari agenda strategis menuju Indonesia Emas 2041. (Hd)