Kementerian UMKM Perkuat Reformasi Birokrasi Layanan Publik Berkualitas Sepanjang 2025

TrenBisnis.co, Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang 2025 sebagai bagian dari komitmen memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai capaian tersebut diraih dalam kurun satu tahun sejak Kementerian UMKM resmi berdiri pada 21 Oktober 2024.

Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim menyampaikan bahwa hasil tersebut mencerminkan upaya konsisten kementerian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Capaian ini menunjukkan komitmen Kementerian UMKM dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang berkualitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujar Arif di Jakarta, Selasa (16/12).

Sepanjang 2025, Kementerian UMKM meraih peringkat Baik dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penilaian ini diberikan atas konsistensi kebijakan kementerian dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik.

Dari aspek integritas kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan predikat Terjaga kepada Kementerian UMKM melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional 2025, sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola yang bersih.

Kementerian UMKM juga memperoleh nilai Sangat Baik dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) dari Kementerian PPN/Bappenas. Capaian ini menunjukkan keselarasan perencanaan program kementerian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan predikat Sangat Baik melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Penilaian ini menegaskan pengelolaan pengadaan yang akuntabel dan transparan.

Sementara itu, Kementerian Hukum memberikan nilai Istimewa melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH) atas keberhasilan Kementerian UMKM dalam mengelola regulasi secara efisien dan akuntabel.

Dari sisi penerima layanan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I 2025 menunjukkan tingkat kepuasan publik yang baik terhadap layanan Kementerian UMKM. Capaian ini didukung oleh kehadiran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan.

Komitmen keterbukaan informasi publik juga dibuktikan melalui predikat Informatif dan Penghargaan Khusus dari Komisi Informasi Pusat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025.
“Berbagai capaian ini bukan sekadar predikat, tetapi bukti keseriusan kami membangun tata kelola pemerintahan yang mendukung keberlanjutan usaha UMKM,” kata Arif.

Memasuki 2026, Kementerian UMKM berencana meluncurkan super apps SAPA UMKM sebagai platform layanan terintegrasi lintas kementerian, serta mengoptimalkan Basis Data Terpadu (BDT) melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) untuk memperkuat data strategis UMKM nasional. (*)

Editor : Huda