Di sisi lain, Kementerian UMKM akan membantu meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan tersebut.
Maman mengatakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan karena proses ekspor tidak hanya berkaitan dengan akses pasar, tetapi juga pemenuhan berbagai ketentuan teknis di negara tujuan.
Selain fasilitasi ekspor, pemerintah juga menekankan pengawasan terhadap produk impor yang masuk ke pasar domestik. Menurut Maman, pengawasan diperlukan untuk mencegah masuknya produk impor ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan menekan daya saing UMKM lokal.
“Kita perlu memastikan penerapan ketentuan yang berlaku secara konsisten sehingga tidak hanya memberikan perlindungan bagi pasar domestik, tetapi juga menciptakan hubungan perdagangan yang lebih setara,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyatakan komitmen mencegah penyelundupan komoditas ilegal melalui Deklarasi Perkarantinaan. Komitmen itu melibatkan Kementerian UMKM, Barantin, Kementerian Hukum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Forkopimda Sulawesi Tengah, serta sekitar 1.200 pengusaha UMKM dan penggerak ekspor.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretaris Utama Barantin.
Kerja sama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ketertelusuran produk, serta dukungan promosi dan akses pasar internasional bagi UMKM.
Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, mengatakan pihaknya siap mendukung UMKM dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar internasional.
Barantin juga berencana membentuk klinik ekspor sebagai pusat konsultasi bagi pelaku usaha terkait prosedur ekspor dan standar produk.
“Insyaallah kita akan membentuk klinik ekspor sebagai pusat konsultasi supaya UMKM mengetahui cara ekspor dan standar produk berskala internasional sehingga UMKM sukses memasarkan produk ke luar negeri,” ujar Karding.
Editor : Huda
