Menteri UMKM Tegaskan Pentingnya Sterilisasi Pasar dari Produk Impor

TrenBisnis.co, Jakarta — Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan perlunya sterilisasi pasar domestik dari dominasi produk impor untuk melindungi pelaku UMKM dan industri lokal. Pernyataan ini disampaikan dalam sesi pembicara kunci pada Rapimnas Kadin 2025.

Maman menyoroti sektor fesyen sebagai industri yang paling terdampak, khususnya akibat maraknya baju bekas impor dan produk white label yang masuk tanpa pengawasan.

Data menunjukkan lonjakan drastis impor baju bekas, dari 7 ton pada 2021 menjadi 3.600 ton pada 2024, serta sudah mencapai 1.800 ton hingga Agustus 2025.

Ia menilai derasnya produk impor—terutama dari China—semakin menekan pelaku UMKM yang justru dibebani persyaratan perizinan ketat seperti NIB, SNI, dan sertifikasi BPOM.

Baca Juga : Menteri UMKM Tekankan Asuransi sebagai Instrumen Penting Keberlanjutan Usaha

Menteri Maman menegaskan bahwa program pembiayaan, pelatihan, maupun pemasaran UMKM tidak akan efektif selama pasar masih dipenuhi produk impor yang tidak diawasi.

Ia mendorong penutupan keran impor yang mengganggu pasar dan memperkuat perlindungan bagi produsen lokal.

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan pembatasan impor yang disertai penetapan sektor strategis yang tetap diperbolehkan untuk impor guna menjaga keseimbangan industri. Selain itu, UMKM didorong masuk dalam rantai pasok usaha besar untuk meningkatkan daya saing nasional.

Baca Juga : Kementerian UMKM dan Kemendag Berkomitmen Perkuat Pelindungan UMKM

Langkah penguatan pasar ini dinilai penting mengingat kondisi ekonomi terkini: 23,85 juta penduduk miskin dan 7,28 juta pengangguran produktif pada 2025, serta menurunnya lapangan kerja baru dan mengecilnya kelas menengah dalam lima tahun terakhir.

UMKM disebut sebagai pilar ekonomi inklusif yang mampu menjawab tantangan tersebut. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memberikan perlindungan agar UMKM dapat menjadi pemain utama di negeri sendiri. (*)

Editor : Huda
Dok : Humas Kementerian UMKM