Kementerian UMKM Perkuat Integrasi Usaha Kecil ke Rantai Pasok Nasional

TrenBisnis.co, Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong penguatan ekosistem usaha kecil melalui strategi integrasi rantai pasok nasional, penguatan kemitraan, serta perluasan akses pasar yang ditopang peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi, pembiayaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan upaya tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam mendorong usaha kecil naik kelas dan memiliki daya saing berkelanjutan, baik di pasar domestik maupun global.

“Penguatan usaha kecil tidak dapat dilakukan secara parsial. Karena itu, kami mendorong kemitraan konkret antara usaha kecil dengan usaha menengah, usaha besar, BUMN, hingga PMDN dan PMA agar pelaku usaha kecil dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok dan memperoleh akses pasar yang berkelanjutan,” kata Temmy di Jakarta, Kamis (18/12).

Sepanjang 2025, Kementerian UMKM mencatat sebanyak 1.219 UMKM telah menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dengan total nilai transaksi mencapai Rp177,1 miliar. Selain itu, kemitraan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) membukukan komitmen kerja sama senilai Rp8,77 triliun.

Dari sisi pemasaran, Kementerian UMKM mengoptimalkan pemanfaatan platform digital BUMN melalui PaDi UMKM. Hingga kuartal III/2025, tercatat 143.136 penjual terdaftar dengan nilai transaksi mencapai Rp1,8 triliun. Sementara itu, melalui Inabuyer B2B2G Expo 2025, sebanyak 832 UMKM berhasil membukukan transaksi senilai Rp7 miliar melalui skema business matching.

“Digitalisasi tidak hanya soal masuk platform, tetapi juga penguatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan manajemen usaha agar UMKM mampu memenuhi kebutuhan pasar dan industri,” ujarnya.

Pada aspek produksi, Kementerian UMKM mendukung peningkatan nilai tambah melalui penyediaan peralatan dan mesin lewat pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB). Program ini difokuskan pada pengembangan 12 komoditas unggulan daerah yang tersebar di 16 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi, standardisasi, serta pengembangan SDM berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sepanjang 2025, sebanyak 965 usaha kecil telah menerima fasilitasi tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha.

Dari sisi pembiayaan, Kementerian UMKM memfasilitasi akses pendanaan melalui program Bisnis Layak Funding (BISLAF) dengan total pembiayaan mencapai Rp7,28 miliar, yang menjangkau 410 usaha kecil.

Menghadapi 2026, Temmy menyampaikan bahwa Kementerian UMKM akan memperkuat pendekatan program end-to-end, mulai dari hulu produksi hingga hilir pemasaran, dengan fokus pada keberlanjutan kemitraan jangka panjang.

“Ke depan, kemitraan usaha kecil tidak lagi bersifat transaksional, tetapi terintegrasi dalam rantai pasok jangka panjang. Penguatan produksi, hilirisasi, digitalisasi, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas SDM akan didorong secara simultan,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian UMKM juga menyiapkan sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Menteri terkait penyediaan ruang promosi UMKM di infrastruktur publik, pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM berbasis digital, serta penguatan klasifikasi dan tahapan perkembangan UMKM.

“Kami ingin usaha kecil tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar naik kelas dan menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah maupun nasional,” pungkas Temmy. (*)

Editor ; Huda