Banpres Rp1,2 Triliun untuk UMKM Terdampak Bencana Sumatera, Ini Kriteria Penerimanya

TrenBisnis.co, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden (Banpres) senilai lebih dari Rp1,2 triliun untuk pemulihan usaha mikro terdampak bencana di Sumatera disalurkan secara tepat sasaran.

Program tersebut akan digulirkan secara bertahap pada 2026 dan 2027. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp600 miliar pada 2026 dan nilai yang sama pada tahun berikutnya.

Maman mengatakan Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro diberikan dalam bentuk hibah tunai Rp3 juta untuk setiap penerima. Bantuan akan disalurkan langsung melalui rekening penerima.

“Ini merupakan amanah langsung dari Bapak Presiden berdasarkan kondisi dan realitas di lapangan yang kami sampaikan kepada beliau,” ujar Maman saat Kick Off Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, program tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 400.000 pelaku UMKM terdampak bencana, terutama usaha mikro yang belum atau tidak sedang mengakses pembiayaan perbankan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Data Penerima Banpres Diverifikasi Berlapis

Kementerian UMKM menerapkan mekanisme pendataan dan verifikasi berlapis untuk memastikan bantuan diterima pelaku usaha yang memenuhi kriteria.

Maman menegaskan pemerintah hanya akan memproses data calon penerima yang telah diusulkan dan disetujui pemerintah daerah melalui kepala daerah, baik bupati maupun wali kota.

Data tersebut kemudian diverifikasi lintas lembaga melalui sistem SAPA UMKM yang terintegrasi dengan sejumlah basis data pemerintah.

Verifikasi mencakup data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Online Single Submission (OSS), hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Prinsip dasarnya, kami tidak akan menerima data di luar usulan kepala daerah,” kata Maman.

Dia menjelaskan pelaku usaha yang masih memiliki akses KUR akan dipisahkan dari penerima Banpres karena telah mendapatkan penanganan melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

Dengan demikian, Banpres diprioritaskan bagi usaha mikro terdampak bencana yang belum terjangkau pembiayaan perbankan.

Meski demikian, pelaku usaha yang pernah mendapatkan KUR dan telah menyelesaikan kewajibannya masih berpeluang memperoleh Banpres sepanjang memenuhi persyaratan program.

Kebijakan KUR UMKM Terdampak Bencana

Selain Banpres, pemerintah sebelumnya telah menerapkan kebijakan afirmasi bagi penerima KUR yang terdampak bencana sejak awal April 2026.

Kebijakan tersebut mencakup keringanan suku bunga menjadi 0% pada 2026 dan 3% pada 2027, serta restrukturisasi melalui perpanjangan jangka waktu KUR.

Pemerintah juga memberikan kemudahan administrasi pengajuan restrukturisasi pembiayaan KUR melalui telepon, surat elektronik, maupun pesan singkat.

Selain itu, terdapat usulan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan kredit KUR bagi debitur yang memenuhi ketentuan.

Maman menekankan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar data penerima bantuan akurat dan tidak terjadi tumpang tindih program.

“Bagi UMKM yang sedang mengakses KUR, secara sistem akan terpisah karena mereka sudah ditangani melalui program restrukturisasi bunga nol persen dan lainnya. Bantuan presiden ini kita peruntukkan bagi usaha mikro yang betul-betul belum terjangkau perbankan,” ujarnya.

Melalui program Banpres tersebut, Kementerian UMKM berharap pelaku usaha mikro di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat segera membangun kembali kegiatan usahanya sekaligus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Editor : Huda