Adopsi Mobil Listrik di Indonesia Masih Terbatas, Ini Temuan Riset ID COMM

TrenBisnis.co, Jakarta— ID COMM, firma komunikasi berbasis isu SDGs, merilis hasil riset terbarunya mengenai perkembangan adopsi mobil listrik di Indonesia pada Kamis (11/12/2025).

Riset ini dilakukan melalui wawancara dengan konsumen, pelaku industri, dan media, serta analisis kebijakan dan regulasi kendaraan listrik.

Dalam laporan bertajuk “Menuju Era Mobil Listrik: Sejauh Mana Indonesia Siap?”, ID COMM menemukan bahwa adopsi mobil listrik di Indonesia saat ini masih terbatas karena didominasi oleh early adopter dan sebagian early majority.

Asti Putri, Co-Founder & Director ID COMM sekaligus pemimpin riset menyoroti transisi ini lebih menunjukkan pergeseran perilaku daripada perluasan pasar baru.

Ia menjelaskan bahwa keputusan membeli mobil listrik masih didorong oleh pertimbangan ekonomi seperti efisiensi biaya operasional dan insentif fiskal.

Riset ID COMM juga mengungkap bahwa mayoritas pengguna mobil listrik merupakan kelompok menengah atas urban yang sebelumnya telah memiliki mobil berbahan bakar fosil.

Baca Juga: Kunjungan Menko Perekonomian Tegaskan Peran CHANGAN dalam Industri Kendaraan Listrik Nasional

Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan populasi mobil listrik sebanyak 2 juta unit pada 2030 sebagai bagian dari upaya transisi energi nasional. Dan tren pasar menunjukkan akselerasi meski masih ada ruang untuk pengembangan.

Mengutip data GAIKINDO menunjukkan peningkatan signifikan penjualan BEV dari 15.318 unit pada 2023 menjadi 43.188 unit pada 2024, dan 51.191 unit hanya dalam delapan bulan pertama 2025.

Dari sisi kebijakan, ekosistem kendaraan listrik telah berkembang sejak terbitnya Perpres 55/2019, yang mempercepat penguatan regulasi dari hulu ke hilir — mulai dari bahan baku, industri baterai, hingga daur ulang.

Secara umum, regulasi-regulasi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menekan emisi gas rumah kaca.

Untuk membaca arah kebijakan secara utuh, tim riset juga memetakan regulasi di sepanjang rantai pasok industri mobil listrik, yaitu mulai dari penambangan bahan baku hingga daur ulang komponen.

Baca Juga : GAC Kantongi 958 SPK di GJAW 2025, AION V Jadi Model Terlaris

Keseluruhan kebijakan tersebut dirancang untuk membangun sistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup aspek fiskal, industri, infrastruktur, hingga pengelolaan akhir masa pakai.

“Kebijakan menjadi simpul yang menghubungkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga tidak hanya berperan sebagai alat pengatur, tetapi juga katalis yang mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan solusi yang adaptif bagi kebutuhan sosial dan ekonomi,” ujar Inu Machfud, Research Associate ID COMM.

Dari hasil riset ID COMM menyimpulkan bahwa motif utama konsumen membeli mobil listrik adalah penghematan biaya dan pajak tahunan yang jauh lebih rendah.

Temuan lain menunjukkan bahwa seluruh pemilik mobil listrik dalam riset ini sudah memiliki mobil konvensional terlebih dulu. Artinya, mobil listrik bukan mobil pertama yang dibeli dengan kisaran harga antara Rp189 juta dan Rp1,58 miliar. Hal ini juga menunjukkan segmen pengguna mobil listrik didominasi kelompok menengah atas.

Sedangkan bagi pelaku industri berada pada fase “wait and see” akibat persaingan harga yang ketat, ketidakpastian insentif, dan belum jelasnya arah pasar meskipun tren penjualan EV terus meningkat.

Selama tiga tahun pertama, pertumbuhan mobil listrik lebih mencerminkan perpindahan konsumen daripada perluasan pasar. Lonjakan penjualan mobil listrik terjadi saat total penjualan mobil nasional justru menurun.

Temuan Ini menunjukkan adanya kanibalisme pasar, yaitu konsumen bergeser dari mobil ICE ke mobil listrik, bukan menambah jumlah pembeli baru.

Sementara dari sisi media berperan penting sebagai penjembatan informasi dan edukator publik dalam ekosistem kendaraan listrik.

Claudius Surya, Research Associate ID COMM berharap narasi media seharusnya tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga menyertakan perspektif kritis sebagai bentuk edukasi dan mitigasi risiko publik.

Kepercayaan konsumen terhadap mobil listrik juga bergantung pada kualitas dan ketersediaan SPKLU, layanan purna jual, dan ketersediaan suku cadang.

Untuk menuju fase early majority membutuhkan sinkronisasi lintas aktor, yaitu konsistensi kebijakan, arah bisnis industri yang jelas, dan edukasi publik yang menekankan manfaat praktis.

Dengan memperkuat narasi nilai dan keandalan, bukan sekadar fitur, transisi mobil listrik dapat bergerak dari adopsi eksklusif menuju penggunaan massal yang berkelanjutan. (*)

Editor : Huda